merah menyala di sisi kiri

IMF Memuji Penarikan Subsidi di Iran. Apa artinya bagi rakyat (kelas pekerja) Iran?

2011-09-08T22:53:00.005+07:00

Lembaga keuangan moneter internasional (IMF) menyambut baik langkah yang diambil oleh pemerintahan Iran untuk mencabut subsidi atas barang-barang kebutuhan rakyat. Ekspresi ini muncul dari hasil konsultasi rutin tahunan (2011) yang dilakukan oleh IMF terhadap negara-negara anggotanya, termasuk Iran. Tim konsultan yang terdiri dari 9 orang itu berada di Iran sejak 28 Mei sampai 9 Juni 2011 dan dipimpin oleh Dominique Guillaume.

Ini adalah salah satu bagian dari rencana besar yang sudah lama digagas oleh Rezim Khamaenei yang dibantu IMF, untuk segera merealisasikan konsep ekonomi pasar secara komprehensif. Sebelumnya, IMF dan Rezim Khamenei sudah membahas persoalan privatisasi dan kebijakan-kebijakan lain terkait ekonomi pasar, sejak beberapa tahun terakhir. Termasuk bagaimana metode-metode yang akan digunakan, agar implementasinya tidak memicu pergolakan massa rakyat Iran.

Kondisi sosial dan politik di Iran membuat pelaksanaan reformasi ekonomi tersendat. Secara resmi, untuk mendukung terwujudnya reformasi ekonomi, sejak tahun 2000, Rezim Khamenei telah mendirikan Lembaga Privatisasi Iran yang berada di bawah otoritas Menteri Ekonomi dan Keuangan. Didukung pula oleh Undang-Undang (UU) yang mengatur secara khusus privatisasi, misalnya Article 44.

Kelambanan pemerintahan Ahmadinejad dan aparatur terkait dalam mengimplementasikan UU tersebut, membuat gemas Khamaenei. “Program privatisasi yang telah dikomunikasikan melalui tiga lembaga pemerintahan pada 22 Mei 2005 dan 2 Juli 2006 tidak dilaksanakan dengan cepat. Pelaksanaan program privatisasi seperti yang termaktub secara Konstitusional dalam Article 44 akan menciptakan terobosan bagi kesejahteraan setiap individu”, kata Khamaenei seperti yang dilansir payvand.com (19/2/2007).

Atas berbagai macam pertimbangan, pembahasan secara sistematis baru dilakukan tahun 2008 – 2010, dan terbentuklah Reform Act. 5 Januari 2010 Reform Act disetujui oleh Parlemen Iran dan disetujui Dewan Wali (Guardian Council) 13 Januari 2011. Rencananya akan dijalankan dalam 5 tahun kedepan. UU ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan penarikan subsidi secara bertahap, diikuti dengan kompensasi berupa uang tunai yang akan disalurkan langsung ke massa rakyat lewat institusi-institusi yang ditunjuk pemerintah.

Privatisasi dengan model seperti ini digunakan oleh IMF di negara-negara eks-Soviet pada awal keruntuhan rezim USSR (Stalinis) diawal tahun 1990-an. Dimana rakyat akan diberi kartu sebagai alat transaksi untuk mendapatkan subsidi dalam bentuk barang atau uang. Atau hampir serupa dengan kompensasi atas penarikan subsidi (bertahap) BBM (Bahan Bakar Minyak) yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2008. Dimana rakyat mendapat kompensasi dalam bentuk uang tunai atau barang (raskin dll).

Dalam mempopulerkan kebijakan Reform Act kepada massa rakyat, pemerintah Iran memperhalus redaksionalnya dengan istilah “Operasi Ekonomi”. Sejalan dengan hal itu, pemerintah mengadakan kampanye ke seluruh penjuru Iran, mulai dari seminar di kampus-kampus, melalui media massa, bahkan ceramah jumat.

Pengumuman berlakunya Reform Act disiarkan melalui media massa di Iran pada tanggal 19 desember 2010. Rezim Khamaenei paham kalau hal ini akan menimbulkan kepanikan ditengah massa rakyat. Terlebih lagi aksi demonstrasi terbesar di Iran dalam beberapa dekade terakhir ini terjadi di tahun 2009 dan ingatan massa rakyat atas peristiwa itu, masih segar.

Untuk itu, Rezim Khamaenei menebar janji kepada massa rakyat bahwa pemerintah akan menjamin pelaksanaan kebijakan ini tepat sasaran. Dan jika diperlukan, pemerintah akan mengambil tindakan untuk melakukan intervensi (turun kelapangan) demi kelancaran penerapan Reform Act.

Sebagai Rezim despotik, mereka tidak lupa mengingatkan kepada seluruh elemen-elemen progresif untuk tidak melakukan protes (demonstrasi) terhadap kebijakan ini. Segenap aparatur keamanan Rezim siap menghabisi setiap bentuk perlawanan.

Pencabutan subsidi dilakukan secara bertahap meliputi bahan bakar, makanan, listrik dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Karena dalam perspektif kapitalisme, subsidi bagi rakyat hanya memboroskan anggaran negara dan tidak menciptakan efesiensi serta kompetisi. Alasan retorik yang menjadi pertimbangan bagi Rezim Khamaenei untuk memberangus subsidi adalah menciptakan keseimbangan antara Perusahaan Milik Negara (BUMN), Koperasi dan Perusahaan Swasta.

Sistem perekonomian sejak era rezim Reza Shah Pahlevi sampai rezim Khamaenei, membuka potensi besar untuk memperkuat cengkraman kapitalisme yang sudah bercokol di Iran. Sanksi internasional yang dijatuhkan PBB dan negara-negara adidaya, akan mempercepat terwujudnya hal itu.

Gelombang Revolusioner di wilayah Timur Tengah – Afrika Utara memicu Rezim Khamenei untuk mempercepat “perubahan”; Konflik antar elit politik Iran menguat.

Pada awalnya, rezim Khamenei sangat yakin bahwa gerakan massa rakyat yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara pada awal tahun ini, terinspirasi dari revolusi Iran 1979. Menurut mereka, rezim yang dihempaskan oleh gelombang revolusi itu adalah rezim pro barat. Rezim Khamaenei selama ini membangun mitos kepada massa rakyat Iran dan internasional, bahwa mereka adalah rezim yang anti barat. Dan dengan bangga menyebut diri mereka sebagai “revolusioner”. Asumsi itu membuat mereka yakin bahwa gerakan revolusioner yang melanda Tunisia, Mesir, Bahrain, Yaman dan negara-negara Timur Tengah lainnya, tidak akan berdampak pada Iran.

Dengan cepat, media-media lokal Iran, regional dan internasional memberitakan dukungan yang diberikan Khamaenei terhadap revolusi massa rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara. "Pemerintahan itu, telah mengabaikan hak-hak rakyat," kata Khamaenei, ditujukan kepada Tunisia, Mesir, Bahrain dan lainnya. Negara-negara itu dan beberapa negara di wilayah Timur Tengah lainnya adalah musuh politik regional rezim Khamaenei. Maka wajar, jika mereka bersemangat untuk merayakan kemenangan atas tumbangnya, atau digoncangnya kekuasaan musuh bebuyutan mereka. Rezim Khamenei belum menyadari bahwa mereka identik dengan rezim-rezim yang digoncang oleh revolusi regional tersebut. Ini dapat menjadi boomerang, dan mereka tidak menyadari itu.

Mereka terus mengulang-ulang dukungan terhadap revolusi regional, sampai memenuhi pemberitaan di media massa, terutama media-media lokal di Iran. Ini ditujukan untuk menaikkan kepopuleran rezim Khamaenei di dalam maupun luar negeri. Dan memberikan ilusi kepada massa rakyat bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama ini oleh rezim Khamaenei adalah baik dan tepat. Namun ketika negara aliansi rezim Khamaenei di Timur Tengah, yaitu Syria, digoncang aksi massa pada bulan Januari yang lalu. Mereka diam seribu bahasa. Begitu pula dengan media-media lokal Iran, yang selama ini berada dibawah kendali rezim, nyaris tidak memberitakan aksi massa yang terjadi di Syria.

Rezim Khamaenei harus berpikir ulang atas kegembiraannya itu. Karena sangat jelas terlihat bahwa revolusi yang menyebar dari Tunisia hingga ke seluruh penjuru Timur Tengah dan Afrika Utara, bukan disebabkan oleh perspektif sempit seperti pengaruh barat, masalah sektarian atau kepentingan agama semata. Revolusi yang sedang berlangsung, menunjukkan bahwa massa rakyat menginginkan perubahan sistem secara fundamental, yang menjadi biang keladi keterpurukan kehidupan mereka. Begitu pula yang terjadi di Iran, massa rakyat telah berkali-kali menunjukkan keinginan tulus mereka untuk perubahan sejati, dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi dan meneriakan slogan “Kematian untuk diktator!”.

Kekhawatiran akan dampak revolusi regional akhirnya membuka mata rezim despotik Khamenei. Kemudian mengkerucut menjadi perpecahan elit. Perseteruan antara Ahmadinejad dan Khamenei diketahui publik April lalu. Ketika presiden memecat kepala Departemen Intelijen, Heydar Moslehi. Khamenei menentang pemecatan itu. Begitu juga di bulan Mei, ketika Presiden Ahmadinejad melakukan perombakan kabinet dan melengserkan tiga menteri. Dewan Garda menyatakan bahwa presiden telah melanggar otoritas.

Sejak era presiden Khatami, kontradiksi ditubuh rezim semakin mencuat. Tuntutan massa rakyat akan perubahan berdampak cukup besar bagi elit politik di Iran. Mereka saling berseteru dan sibuk mencari cara untuk menjalankan konsep “perubahan”. Dengan tujuan, meredam gerakan massa rakyat. Ini adalah manifestasi dari kebuntuan rezim Khamenei untuk memecah permasalahan yang ada di Iran. Massa rakyat Iran tidak dapat menggantungkan harapan terhadap rezim yang sudah rusak seperti ini. Karena setiap kebijakan yang dihasilkan oleh rezim, hanya menjerumuskan massa rakyat ke dalam jurang yang dalam.

Seperti yang dijelaskan Dr.Zayar dari Iran: Salah satu sayap dari kubu pemerintah mengatakan: "jika kita tidak mereformasi dari tingkat atas maka akan timbul revolusi." Sayap yang lainnya berkata: "Jika kita melakukan reformasi maka akan timbul revolusi.". Kedua pernyataan itu tepat jika kita melihat realitas Iran hari ini. Karena perubahan sejati bagi massa rakyat, tidak dapat dihasilkan dari proses reformasi. Anjuran-anjuran IMF dan kebangkrutan konsepsi rezim Khamaenei hanya membuat turbulensi ekonomi, sebab sistem yang digunakan tidak berubah, yaitu Kapitalisme.

“Operasi ekonomi”, apa artinya bagi rakyat (kelas pekerja) di Iran?

Reformasi ekonomi yang saat ini terjadi di Iran, akan menambah penderitaan bagi massa rakyat. Privatisasi, ekonomi pasar, penarikan subsidi bukan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Tapi untuk menambah keuntungan (profit) bagi pemodal dan penguasa. Dalam ranah negara yang menggunakan sistem kapitalisme, seperti Iran dan mayoritas negara-negara lain di dunia. Negara berfungsi untuk melayani kepentingan-kepentingan kapital (modal). Salah satunya, dengan mengeluarkan UU Reform Act, seperti yang ada di Iran. Kombinasi kediktatoran dan kapitalisme yang ada di Iran, akan menggerus kepentingan-kepentingan massa rakyat (kelas pekerja) dengan hebatnya.

Diterbitkannya UU Reform Act, atau lebih tepatnya ekonomi neoliberalisme. Maka secara konstitusional rezim Khamaenei akan menyokong terus perkembangan kapitalisme di Iran. Pada tingkat selanjutnya, sejak diberlakukannya reformasi ekonomi hingga beberapa waktu kedepan dan sampai sistem kapitalisme masih digunakan di Iran. Massa rakyat dipaksa menyerahkan sumber-sumber daya yang ada, baik alam maupun manusia, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan penguasa serta pemodal, dan bukan untuk kesejahteraan massa rakyat. Bahkan ketika kapitalisme mengalami fase alaminya, yaitu krisis. Maka pemerintah harus siap menggunakan uang rakyat yang berasal dari pajak dan sumber-sumber lainnya, untuk mempertahankan agar sistem kapitalisme tetap berjalan. Artinya, ketika para penguasa dan kapitalis mengalami krisis atau merugi, maka massa rakyatlah yang dipaksa untuk menghidupi makhluk-makhluk parasit itu.

Sejak diberlakukannya UU tersebut, barang-barang kebutuhan rakyat, harganya naik berlipat-lipat. Harga bensin sebelum subsidi berkisar 1.000 Rial/liter, sekarang naik menjadi 4.000 Rial/liter (penggunaan diatas 60 liter/bulan dikenakan harga 7.000 Rial/liter), harga solar/diesel dari 165 Rial/liter menjadi 3.500 Rial/liter (1.500 Rial/liter untuk sektor industri tertentu), harga CNG (gas alam kompresi untuk kendaraan) dari 350 Rial menjadi 3.000 Rial per meter kubik.

Kenaikan BBM akan memberi pukulan bagi sektor industri di Iran. Perusahaan-perusahaan akan meningkatkan “efisiensi” jika menginginkan pabriknya dapat terus beroperasi. Dalam sistem kapitalisme, “efisiensi” yang dimaksud berarti pemotongan upah pekerja, memperketat aturan-aturan pekerjaan yang cenderung mengebiri hak-hak pekerja dan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal.

Periode 21 Maret – 20 April 2011 harga makanan naik 25,3% dibandingkan dengan tahun lalu, sebelum UU tersebut diterbitkan. Begitu juga produk-produk lainnya seperti kesehatan naik 16,3%, pendidikan naik 11,7%, produk jasa naik 14,9% dan lain-lain. Bagi massa rakyat, kenaikan harga-harga hanya menambah beban kehidupan, walau disisi lain pemerintah mengklaim akan memberikan dana langsung sebagai konsesi atas penarikan subsidi. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian apakah besaran konsesi yang diberikan mampu sejalan dengan inflasi?, apakah penyaluran konsesi itu tepat sasaran?.

Pertanyaan-pertanyaan itu hanyalah bagian kecil dari banyak pertanyaan yang dapat diajukan. Sementara mereka sibuk menjawab pertanyaan, harga-harga barang kebutuhan massa rakyat sudah naik. Dengan kenaikan itu, otomatis keuntungan (profit) bagi pemodal dan penguasa semakin meningkat. Sebaliknya, kesejahteraan dan keadilan sosial untuk massa rakyat semakin menurun.

Iran memiliki sumber daya yang dapat diolah untuk memberikan kesejahteraan untuk massa rakyat Iran dan dunia. Salah satunya adalah minyak. Namun sistem yang ada tidak akan mampu mewujudkan hal itu. Harga minyak murah yang mampu diperoleh massa rakyat Iran sebelum Reform Act dijalankan, adalah salah satu indikasi dimana Iran memiliki potensi besar yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan massa rakyat. Karena dengan itu mesin-mesin pabrik dapat dijalankan, roda-roda kendaraan dapat berputar, makanan dapat dimasak dan massa rakyat dapat menyalakan mesin pemanas dengan mudah ketika musim dingin datang. Namun sayangnya kenikmatan itu tidak berlangsung lama, karena sumber daya itu digunakan diatas sistem yang salah, kapitalisme.

Perubahan menuju demokrasi sejati berada ditangan kelas pekerja dan pemuda-pemudi progresif Revolusioner.

Secara umum, pergerakan massa rakyat di Iran dalam melawan rezim relatif lebih intensif jika dibandingkan dengan negara-negara di wilayah Timur Tengah lainnya. Misalnya Tunisia dan Mesir. Sejarah membuktikan bagaimana geliat perlawanan massa rakyat, terutama kelas pekerja, memainkan peranan terpenting dalam gerak perubahan revolusioner di Iran.

Gerakan kelas pekerja dimulai sejak 1906, ketika mereka menuntut pemenuhan hak-hak dasar untuk massa rakyat Persia, persamaan kedudukan dimata hukum serta menuntut kebebasan berserikat dan berkumpul. Dan kunci keberhasilan revolusi Iran 1979 dalam menumbangkan Rezim Reza Shah Pahlevi berada ditangan kelas pekerja. Masih banyak lagi aksi-aksi pemogokan ataupun demonstrasi yang dilakukan kelas pekerja di Iran, dalam skala kecil ataupun besar.

Mereka melakukan aksi demonstrasi, pemogokan, pengorganisiran, sehingga mampu menghentikan laju perekonomian di Iran dan menggulingkan kekuasaan rezim. Namun karena lemahnya faktor kepemimpinan revolusioner ditingkatan kelas pekerja, membuat upaya mereka gagal untuk meraih kemenangan. Dengan cepat, revolusi 1979 disabotase oleh para Mullah yang dipimpin oleh Khamaenei.

2009 adalah tahun bersejarah di abad-21 bagi gerakan massa rakyat di Iran, karena pada tahun itu, terdapat aksi demonstrasi terbesar di Iran dalam beberapa dekade terakhir. Kelemahan pada gerakan itu adalah tidak adanya konsepsi dan teori-teori revolusioner yang digunakan untuk mengarahkan momentum itu menuju perubahan sejati. Bahkan Mousavi dan Karoubi, yang memimpin gerakan hijau (Green Movement) memainkan peran pecundang daripada peran kepemimpinan. Mereka berdua menghentikan laju gerakan massa rakyat agar tidak mengarah pada revolusi. Walau disisi lain, sebagian besar massa aksi yang turun kejalan ketika itu, menginginkan untuk bergerak sampai level yang lebih tinggi daripada sekedar aksi demonstrasi, yaitu penggulingan kekuasaan.

Peran kepemimpinan harus berada dalam kendali kelas pekerja dan kaum revolusioner. Mereka harus mampu memunculkan kader-kader terdepan dan termaju untuk siap mengambil peran ketika rezim Khamaenei berhasil digulingkan.

Selanjutnya, tugas-tugas bagi kaum revolusioner di Iran semakin jelas. Membangun konsepsi dan program-program yang dapat menjembatani antara keinginan massa rakyat untuk perubahan dengan perwujudan nyata dan jelas. Untuk kasus Iran, hal yang pertama harus didorong adalah pembentukan sistem demokratik. Dalam mewujudkannya, harus dibangun pula program-program demokratik. Ini ditujukan agar kelas pekerja meraih dukungan dari elemen-elemen kelas yang lainnya. Wujudkan kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, pemilihan umum tanpa mengikutsertakan orang-orang yang berasal dari rezim lama, upah layak bagi pekerja, pendidikan gratis, kesetaraan hak bagi wanita, pendidikan gratis sampai tingkat sarjana, menjamin kebutuhan pokok massa rakyat (digratiskan untuk kaum miskin), tanah untuk petani tak bertanah, lapangan pekerjaan untuk rakyat, rumah untuk rakyat dan lain-lain.

Ketika demokrasi sudah berdiri, maka tahapan selanjutnya adalah sesegera mungkin mengarahkannya menuju sosialisme. Segera bentuk perekonomian dan sistem keuangan sosialis. Nasionalisasi kembali aset-aset negara yang diprivatisasi dan serahkan pengelolaannya kepada kelas pekerja, benahi aset-aset negara untuk kepentingan massa rakyat dan dikendalikan oleh kelas pekerja, bentuk komite-komite rakyat di desa dan kota, di sekolah, universitas dan tempat kerja. Bentuk komite nasional yang berdiri diatas sistem yang demokratis dan anggotanya dapat di recall kapan saja, jika tidak berpihak kepada proletariat. Bentuk UU yang berpihak kepada proletariat, setiap komite rakyat diberikan hak sebesar-besarnya untuk memberi proposal atau masukan terhadap pembentukan UU tersebut.

Hapuskan aparat keamanan reguler (polisi dan tentara), bentuk miisi-milisi rakyat untuk mempertahankan kekuasaan proletariat dan melindungi massa rakyat dari serangan kaum reaksioner dan kontra revolusi. Minimalisir sistem birokrasi, bentuk sistem administrasi sosialis sehingga setiap orang diberikan hak untuk mengurus nasibnya sendiri secara langsung tanpa sistem birokrasi yang berbelit-belit.
Kesemuanya ini, harus dibangun dalam perspektif internasionalisme proletarian. Karena itu, kaum revolusioner di Iran harus saling bahu-membahu dengan kaum revolusioner di jazirah arab lainnya dan seluruh dunia. Sehingga sosialisme sejati dapat dibangun.

Secara lugas, Alan Woods mengatakan “Alternatif terhadap imperialisme dan kapitalisme bukanlah fundamentalisme, tetapi revolusi sosial dan internasionalisme proletarian. Revolusi Iran yang kedua akan memiliki sebuah isi dan karakter yang berbeda dari yang pertama. Kaum imperialis boleh melihat hal ini dan berasa gentar terhadapnya. Mereka mengerti bahwa segenap belahan Timur Tengah berada dalam bahaya. Tidak ada satupun rezim borjuis yang stabil di belahan dunia itu. Sebuah revolusi di Iran akan mengakibatkan rezim-rezim yang lemah dan korup ini jatuh seperti pin¬-pin terkena pukulan strike bola boling. Satu revolusi sosialis yang berhasil di Iran akan menimbulkan gelombang kejut di segenap penjuru Timur Tengah, di Rusia, di Subkontinen India. Mengoyak rezim reaksioner Taliban ditetangganya Afghanistan. Gaungnya akan menggema hingga terasa di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dan tidak hanya disana. Contoh sebuah rezim demokrasi pekerja yang sehat di Iran akan memiliki dampak yang bahkan jauh lebih besar terhadap kaum buruh di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat daripada yang dimiliki revolusi Rusia tahun 1917. Hal itu dapat merubah arah sejarah dunia. Semuanya tergantung pada kemampuan para pemuka buruh dan mahasiswa Iran untuk menciptakan piranti yang dibutuhkan dalam melaksanakan revolusi hingga tercapai tujuannya.”

Revolusi di Tunisia, Mesir, Libya dan pergolakan sosial yang terjadi di Bahrain, Syria, Palestina, Israel dan lainnya, akan memicu semangat bagi massa rakyat Iran untuk bergerak. Sosialisme adalah jalan satu-satunya menuju kemenangan sejati bagi kaum yang tertindas. Seperti yang dikatakan Rosa Luxemburg, hanya ada dua pilihan yaitu Sosialisme atau Barbarisme. Kelas pekerja dan pemuda-pemudi revolusioner di Iran, teriakanlah dengan lantang slogan kita, “Thawra hatta'l nasr!” – “Revolution until victory!” – “Revolusi sampai menang!”.

Sumber:
http://www.payvand.com
http://www.marxist.com
http://www.imf.org
http://www.cbi.ir
http://uk.reuters.com
http://uk.reuters.com
http://www.worldbank.org
http://www.realclearworld.com

Penggunaan Mata Uang ALBA Meningkat

2011-08-21T07:55:00.000+07:00

Sebanyak 77 perusahaan dari negara-negara anggota ALBA (The Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America) telah menggunakan sistem kompensasi (Mata Uang) Sucre sebesar 144 Juta Dollar dalam perdagangan yang berlangsung satu semester ini, sebagaimana diumumkan Bank Central Venezuela (BCV).

Wakil Presiden BCV, Eudomar Tovar, mengatakan bahwa ini menunjukkan perkembangan positif untuk mencapai target penggunaan Sucre hingga 300 Juta Dollar diakhir tahun 2011. Total volume Sucre didasarkan pada transaksi di semester kedua tahun 2010 yang berjumlah 40 Juta dollar; ketika itu hanya diikuti oleh 6 perusahaan.

The Sistema Unico de Compensacion Regional (Sucre), mulai digunakan secara bertahap akhir tahun lalu, oleh perusahaan-perusahaan dari Kuba, Ekuador, Bolivia dan Venezuela, sebagai alat pembayaran barang-barang seperti minyak sawit, tekstil, obat-obatan, produk-produk hewani, ban, kertas, plastik, buku, ikan tuna, urea, beras, susu bubuk, mobil, dan lain-lain. Sembari menambah birokrasi untuk transaksi, Sucre juga menghapuskan penggunaan Dollar Amerika, karena membuat transaksi menjadi lebih mahal.

Sumber

Venezuela Akan Menasionalisasi Emas

2011-08-21T07:48:00.000+07:00

Presiden Venezuela, Hugo Chavez berencana untuk menasionalisasi sektor industri emas, termasuk penambangan dan pengolahan, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan cadangan internasional negara. Ia mengutarakan hal ini hari kamis (17/08/2011).

Pemimpin sosialis itu berencana untuk menasionalisasi lewat dekrit yang akan diputuskan beberapa hari kedepan dan menginstruksikan lembaga militer supaya membantu rakyat mengendalikan sektor industri itu.

“Disini saya punya hukum yang memperbolehkan negara untuk mengeksploitasi emas dan semua aktifitas-aktifitas terkait. Makanya dikatakan, kami akan menasionalisasi emas dan akan mengubahnya, menjadi bentuk lain, lewat cadangan internasional karena emas terus melonjak nilainya”, katanya saat diwawancara televisi nasional Venezuela (VTV) lewat telepon.

“Kami telah mengatur cara untuk meningkatkan cadangan internasional. Kami punya cadangan emas yang nilainya mendekati 12 sampai 13 miliar dollar. Kami tidak dapat membiarkannya terus-menerus dibawa pergi (dari Venezuela, red)”, kata Chavez.

Venezuela adalah salah satu negara di kawasan Amerika Latin, yang memiliki cadangan emas terbesar. Menurut catatan pemerintah, tambang emas formal di Venezuela mampu menghasilkan 4,3 ton emas pertahun.

Presiden Bank Central Venezuela (BCV), Nelson Merentes, menginformasikan bahwa cadangan emas yang dibawa keluar (dari Venezuela, red) untuk alasan politik di tahun 1980-an akan dibawa kembali ke Venezuela. Merentes menegaskan bahwa sebanyak 46% cadangan emas dibawa keluar dari Venezuela dari tahun 1980 sampai 1992.

“Emas yang dibawa keluar pada era 1980-an itu akan kita bawa pulang dan begitu juga aset-aset lainnya … hal ini dilakukan untuk melindungi perekonomian Venezuela”, Kata dia.

sumber

AS: Uang $20 Juta Untuk Oposisi Venezuela tahun 2012

2011-08-15T14:33:00.003+07:00

Washington (USA) menyiapkan dana untuk mendukung kampanye oposisi melawan Presiden Hugo Chavez pada pemilu presiden yang akan berlangsung tahun 2012 di Venezuela.

Sejak Hugo Chavez memenangkan pemilu presiden pertamanya di tahun 1998, pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mencoba untuk menyingkirkan Chavez dari tampuk kekuasaan. Dengan dana investasi berjumlah jutaan dollar, setiap tahun agen-agen Washington memberi petunjuk dan bantuan kepada kelompok-kelompok anti Chavez untuk berkampanye dan menyusun strategi melawan pemerintahan Chavez.

Meskipun berbagai cara dilakukan, termasuk kudeta tahun 2002 yang berhasil menggulingkan Presiden Chavez untuk sementara, tapi upaya mereka itu percuma. Popularitas Presiden Venezuela itu kembali meningkat dan para pemimpin oposisi telah gagal untuk mengarahkan massa rakyat seperti rencana mereka. Jajak pendapat yang terakhir menunjukkan dukungan terhadap Chavez diatas 57% dan oposisi hanya 20%.

Namun, Washington melanjutkan mencari cara baru untuk meraih tujuan utama mereka yaitu mengendalikan semua sumber daya alam yang ada di Venezuela. Karena cadangan minyak terbesar dunia berada disana dan ini artinya Hugo Chavez harus disingkirkan.

Salah satu taktik yang prinsipil bagi pemerintahan AS yaitu menciptakan konflik internal di Venezuela dengan menghimpun gerakan oposisi, meski tidak mungkin bersatu, untuk ikut dalam kehidupan politik nasional.

UANG

Mesin utama dibalik taktik itu adalah investasi jutaan dollar agen-agen Washington, bersama dengan sejumlah kelompok di Eropa dan kanada, untuk menyuplai kelompok oposisi di Venezuela. Uang itu datang dengan dukungan strategis dari pendukung kampanye dan konsultan politik , yang membantu segalanya mulai dari materi sampai wacana.

Melalui Lembaga Amal Nasional untuk Demokrasi (NED), yang secara resmi didanai Departemen Luar Negeri dan Lembaga AS untuk Pembangunan Internasional (USAID), Washington telah menyalurkan lebih dari 100 juta dollar untuk kelompok anti-Chavez di Venezuela sejak 2002. Dana terbesar digunakan untuk memenangkan kampanye kandidat-kandidat dari kelompok oposisi, sebagian lagi untuk media, agar membuat kampanye media skala nasional dan internasional untuk melawan Chavez.

Walau AS menghadapi krisis ekonomi, dana untuk kelompok oposisi di Venezuela tetap mengalir. Februari 2011, Presiden Barack Obama meminta 5 juta dollar dari Anggaran Nasional AS periode 2012, dan disalurkan kepada kelompok oposisi di Venezuela. Untuk pertama kalinya presiden AS meminta secara terbuka uang dari anggaran nasional AS untuk mendukung oposisi terhadap Chavez, khususnya ketika banyak kebijakan-kebijakan penghematan nasional di AS. Rupanya, Obama lebih memilih untuk mengalokasikan uang para pembayar pajak di AS untuk menyingkirkan Presiden Venezuela – yang dipilih secara demokratis dan didukung oleh mayoritas – ketimbang mengalokasikan dana itu untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyat AS.

5 Juta dollar itu hanya seperempat bagian dari jumlah keseluruhan dana yang dipersiapkan Washington untuk kelompok oposisi Venezuela menghadapi pemilu 2012.

KEDUTAAN BESAR

Kedutaan Besar AS di Caracas, Venezuela, menjadi pusat pendistribusian dan koordinasi dari dana USAIND dan NED sejak tahun 2002. Namun, hingga akhir 2010, USAID merancang kantor Kedutaan di Caracas menjadi 3 kontraktor yaitu International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) and Development Alternatives Inc. (DAI). Lewat lembaga-lembaga ini, terutama DAI, USAID menyalurkan jutaan dollar pertahun untuk mendukung ratusan kampanye, proyek dan program kelompok oposisi di Venezuela. IRI dan NDI membuat arahan-arahan politik dan bantuan selain uang.

Ketiga agen ini tiba-tiba terpental dari Venezuela setelah badan legislatif nasional Venezuela menerbitkan undang-undang pada Desember 2010 yang melarang dana asing untuk tujuan politik di Venezuela. Di awal 2011, USAID mengumumkan pernyataan di website mereka dan mengklaim bahwa program-program yang mereka jalankan di Venezuela sudah dikembalikan ke Washington. Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Namun, anggaran USAID 2012 termasuk dana tambahan 5 juta dollar untuk kerja-kerja mereka di Venezuela. Mereka adalah lembaga pendanaan bentukan Departemen Luar Negeri AS, tidak punya proyek resmi di Venezuela atau perjanjian dengan pemerintahan Venezuela. Dari awal, motif mereka adalah politik.

Tanpa kehadiran tiga lembaga itu di Caracas, sekarang Kedutaan AS memiliki peran yang lebih penting – ini sangat jelas terlihat dari besarnya anggaran tahun 2012. Tahun 2010, Kedutaan di Caracas memiliki anggaran $18,022,000; kemudian turun menjadi $15,980,000 tahun 2011. Tapi di tahun 2012, anggaran naik drastis mencapai $24,056,000, kenaikannya hampir bertambah 9 juta dollar.

AS tidak punya duta besar di Kedutaan itu, atau berencana untuk menaruh duta besar disana. Hubungan bilateral AS dengan Venezuela membeku dan kedutaan ditangani staf AS setingkat “charge d’affairs”. Selanjutnya, jumlah staf kedutaan tetap sama seperti tahun 2010, yaitu 81 pekerja. Lalu, untuk apa uang tambahan sebesar 9 juta dollar?

Tidak diragukan lagi kalau uang itu ditujukan untuk kampanye pemilu tahun 2012, saat Venezuela menyelenggarakan pemilu presiden dan regional. Sekarang USAID dan kontraktor-kontraktornya tidak lagi beroperasi di dalam Venezuela, kedutaan besar menjadi tempat utama untuk menyalurkan dana-dana itu kepada tujuannya.

Sejauh ini, totalnya mencapai 19 juta dollar – jumlah minimal – dari Washington untuk kelompok oposisi di Venezuela di tahun 2012, tapi jumlah itu belum semuanya.

Anggaran Departemen Luar Negeri AS tahun 2012, sebesar $48,160,000 diminta untuk disalurkan ke Organization of American States (OEA). Pembenaran bagi penyaluran dana itu, bahwa sebagian dari dana tersebut akan digunakan untuk

“menyebarkan tim ‘praktisi demokrasi’ spesial untuk negara yang demokrasinya menghadapi ancaman dari perkembangan konsep alternatif sepeti ‘demokrasi partisipatoris’ yang disokong oleh Venezuela dan Bolivia”.

Selain itu, mereka mengklaim bahwa anggaran akan digunakan untuk mendukung “langkah tanggap cepat terhadap ancaman kebebasan berekspresi dan tindak kekerasan oleh pemerintah terhadap rakyat, terutama di negara seperti Venezuela dan Cuba”.

Sedikitnya, sebagian dari 48 juta dollar akan dikucurkan bagi kelompok-kelompok di Venezuela yang bekerja untuk melawan pemerintahan Hugo Chavez.

NED

Dan masih ada NED, yang telah mendanai sedikitnya 1 juta dollar untuk lusinan kelompok di Venezuela termasuk SUMATE, CEDICE, Futuro Presente, Liderazgo y Visión, Instituto Prensa y Sociedad (IPyS), Consorcio Justicia, Radar de los Barrios, Ciudadanía Activa, dan lain-lain.

Anggaran NED untuk 2012, yaitu $104,000,000, dengan tujuan

“Di wilayah Andean, pemilu Presiden di Venezuela yang dijadwalkan Desember 2012 akan berdampak serius bagi Venezuela dan negara-negara tetangga, sebagaimana Presiden Chavez mengingingkan untuk dapat dipilih kembali untuk periode enam tahun. NED akan mendukung organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mempromosikan pemilu yang bebas, adil dan kompetitif”.

Meskipun jumlah pasti uang yang akan disalurkan NED kepada kelompok-kelompok oposisi di Venezuela untuk tahun 2012 masih belum jelas, namun rencana untuk ikut campur tangan dalam proses pemilu di Venezuela sangat kentara.

Uang jutaan dollar itu ditakdirkan untuk kelompok oposisi di Venezuela tahun 2012dan tidak diragukan lagi bahwa Washington akan terus berupaya untuk mencampuri politik dalam negeri Venezuela, ketika mencoba – dengan banyak cara – untuk menggagalkan Revolusi Bolivarian. Disaat yang sama, uang jutaan dollar ini memperkuat indikasi dalam satu dekade terakhir bahwa kelompok oposisi Chavez masih “Made In USA”.

Penulis: Eva Golinger
Sumber/Source: chavezcode.com

Makan di restoran” Sosialis”, rakyat mampu berhemat lebih dari 70%.

2011-08-14T04:27:00.009+07:00

Restoran “Sosialis” lokal bertujuan untuk menghasilkan makanan nasional berkualitas tinggi, dengan harga murah dan mendapat profit yang cukup baik dari hasil penjualan. Itu adalah restoran yang dikelola oleh pekerja.

Untuk memastikan agar rakyat mendapat makanan murah dengan nilai nutrisi baik, pemerintah Venezuela membuka restoran murah yang ke-39, hari senin (9/8/2011) kemarin di daerah San Jose, wilayah ibukota Caracas.

Fasilitas baru itu, bersama dengan restoran-restoran sejenis, sekarang telah beroperasi di seluruh negara Amerika Selatan, untuk menghidangkan makanan utama yang disebut arepa, yaitu roti dari tepung jagung yang diisi daging, keju, sayuran dan telur.

Arepa adalah salah satu makanan terpenting di Venezuela.

Menurut Menteri Pangan Venezuela, Carlos Osorio, restoran baru di San Jose itu akan menyajikan 500 paket arepa perhari untuk penduduk setempat dan dapat berhemat lebih dari 70%.

Sementara, harga arepa di restoran-restoran swasta mencapai lebih dari 25 bolivar ($5.81), sedangkan harga arepa dengan kualitas sama, di Restoran “Sosialis” hanya 7.5 bolivar ($1.74).

Bukan hanya itu saja, restoran “sosialis” juga menyediakan menu makan siang seharga 20 bolivar ($4.65), jus buah atau sayur seharga 3.5 bolivar ($0.81), serta kopi espresso seharga 1.5 bolivar ($0.34) untuk ukuran gelas kecil dan 3.5 bolivars ($0.81) untuk gelas ukuran besar.

“Menu makan siang di restoran lain biasanya 60 bolivars ($13.95), sementara disini saya hanya perlu membayar 20 bolivars ($4.65). Artinya saya dapat berhemat lebih dari 50%. Ini adalah pukulan bagi spekulan harga”, kata pekerja dari Venezuelan Food Producer and Distributor (PDVAL), Ivan Rosales.

Data resmi pemerintah menunjukkan jumlah dana untuk pembangunan restoran di San Jose dan dana untuk antisipasi lonjakan permintaan jika mencapai 6.000 konsumen/bulan mencapai lebih dari 412.000 bolivar ($95.000).

Salah satu penduduk Caracas, Elsi Narvaez berkomentar bahwa harga menu di restoran pemerintah masih sama seperti awal pekan lalu.

“Antara arepa dan jus, anda dapat mengeluarkan uang lebih dari 40 bolivars ($9.30). Tapi di Restoran Arepa Venezuela ini, anda cukup membayar 15 bolivars ($3.48). Saya segera datang dari rumah kesini untuk memesan menu, karena saya tidak punya waktu untuk sarapan dirumah. Tempat ini sangat bagus dan saya berharap mereka dapat menjaganya”, kata Narvaez.

KETAHANAN PANGAN

Restoran baru di San Jose adalah bagian dari rencana pemerintah untuk membangun lebih dari 150 restoran “Sosialis” diseluruh penjuru Venezuela sampai akhir tahun, dan diharapkan dapat menggenjot pembangunan Restoran Arepa Venezuela hingga mencapai 200 cabang.

“Untuk semester ketiga, kami seharusnya dapat membangun 200 restoran Arepa, sekarang baru 39 cabang yang beroperasi penuh. Pekan ini, kita akan meresmikan 30 cabang baru”, tutur Osorio hari senin kemarin.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah nasional memperkirakan penjualan akan mencapai lebih dari 10 juta arepa sampai akhir tahun ini.

Dikenal dengan nama Restoran Arepa Sosialis, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat bagi rakyat, mengeliminasi spekulasi harga yang dilakukan sektor swasta dan mencegah penimbunan barang oleh tengkulak.

Bahan baku pangan yang digunakan restoran “Sosialis” sebagian besar berasal dari industri-industri milik negara termasuk PDVAL.

Tepung jagung, minyak sayur dan keju disediakan oleh produksi pangan dan jaringan distribusi rakyat. Hal ini menunjukkan kesatuan dari pergerakan rakyat untuk keluar dari ketergantungan bahan pangan dari negara asing, serta menuju kedaulatan pangan rakyat.

Selama bertahun-tahun, strategi ini membantu Venezuela melampaui standar gizi yang ditetapkan PBB dan disaat yang sama mengurangi secara drastis kekurangan gizi di negara Amerika Selatan.

Data Institut Nutrisi Nasional Venezuela, menunjukkan asupan gizi rakyat meningkat dari 2,200 menjadi 2,800 dalam 10 tahun pertama pemerintahan Chavez, sementara penyakit kekurangan gizi menurun hingga dua pertiga.

Bagi Osorio, peningkatan ini mampu diraih dengan konseptualisasi baru yang sangat penting terhadap ketahanan pangan dan perkembangan massa rakyat di Venezuela.

“Pemerintahan revolusioner kita yang dipimpin Presiden Hugo Chavez telah memberi kepuasan bagi rakyat dan memastikan bahwa pangan bukan dilihat sebagai komoditas, melainkan produk untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat”, tegas Osorio.

Sumber

RUU Intelijen: Antara Harapan Dan Kecemasan.

2011-07-07T22:53:00.001+07:00

RUU Intelijen: Antara Harapan Dan Kecemasan.

Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen saat ini digodok oleh pemerintah bersama DPR, mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, RUU ini dianggap berpotensi dalam ‘melegalkan’ tindakan-tindakan anti-demokrasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah terhadap masyarakat. Namun pemerintah berdalih, negara membutuhkan UU intelijen untuk memperjelas kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN). “Jika UU tentang Intelijen nantinya diberlakukan maka tindakan intelijen akan lebih terukur dan terkoordinasi sehingga tidak terjadi pelanggaran hak azasi manusia (HAM)”, kata Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana dilansir antaranews.com, 22 Maret 2001.

Menurutnya, UU Intelijen akan membatasi kewenangan BIN sehingga kegelisahan masyarakat akan pelanggaran HAM kian menghilang. Nantinya BIN akan berkoordinasi dengan kepolisian agar aparat penegak hukum dapat memproses permasalahan sedari awal dan memberikan perlindungan HAM. Karena menurutnya, selama ini kerja BIN dan instansi-instansi terkait, berjalan sendiri-sendiri. Ketidaktepatan perencanaan dan hubungan antar lembaga itu membuat kinerja penegak hukum lamban dalam mengantisipasi permasalahan.

Untuk pengawasan pelaksanaan UU tersebut, Patrialis mempercayakan kepada DPR dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga pembentukan lembaga pengawas baru, tidak dibutuhkan. Dan ia yakin bahwa pemberlakuan RUU itu menjadi UU, akan berjalan efektif.

Sementara, kelompok-kelompok jurnalis dan aktifis-aktifis pro-demokrasi memiliki pandangan berbeda dengan sikap optimis pemerintah. Penangkapan, intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi sorotan utama mereka dalam mengkritisi RUU Intelijen. "Lihat saja sekarang, wartawan masih bisa dijerat dengan delik pidana, padahal sudah ada UU Kebebasan Pers, apalagi kalau RUU intelijen betul-betul tidak dalam pengawasan, bukan hanya kebebasan pers, namun juga keberlangsungan demokrasi (yang terancam-red)," tutur ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Wakos Reza Gautama, di antaranews.com, 12 Juni 2011.

Senada dengan AJI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memperingatkan agar kewenangan BIN harus dibatasi dan penangkapan seyogyanya diserahkan kepada pihak kepolisian. RUU Intelijen harus berpegang teguh pada konsep demokrasi dan penegakan HAM, bukan malah mengancamnya. “Jika RUU Intelijen yang sekarang digolkan, kita (masyarakat-red) siap-siap ditangkap,” ujar Koordinator Kontras Surabaya, Andi Irfan, melalui pesan singkat kepada penulis, 21 Juni 2011.

Harapan besar agar UU Intelijen mampu mengakomodir nilai-nilai Demokrasi dan HAM juga diutarakan Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro. Rekam jejak Indonesia di mata Internasional terkait penegakan Demokrasi dan HAM menjadi penekanan utama baginya. "Kita tidak mau lagi melanggar HAM, atau melanggar hukum internasional," kata dia, kepada detiknews.com, 7 Juni 2011.

RUU Intelijen ditargetkan selesai tahun ini. Banyak pihak menanti kehadirannya dengan penuh harapan dan kecemasan. Disatu sisi, keberadaannya dibutuhkan untuk mencegah aksi terorisme dan fundamentalisme, serta menjaga keamanan nasional atas ancaman dari luar negeri. Disisi lain, UU Intelijen harus mampu berjalan harmonis dengan demokrasi dan HAM. Seperti yang sudah dirintis dan diperjuangkan sejak era Reformasi 1998.

Ady Thea

Peluncuran Buku Tan Malaka, Gerakan Kiri Dan Revolusi Indonesia (Jilid 2)

2009-08-25T23:26:00.008+07:00

Penulis: Ady Thea
Potografer: Ady Thea
25 Agustus 2009

Harry A. Poeze, sejarawan Belanda yang meneliti tentang kehidupan Tan Malaka, selasa (25/8) di kantor Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, menjelaskan tentang poin-poin penting dalam bukunya berjudul "Tan Malaka, Gerakan Kiri Dan Revolusi Indonesia (Jilid 2)." Ia menjelaskan bahwa Tan Malaka adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia, namun semasa pemerintahan Soeharto, namanya ditenggelamkan. Tan Malaka dan Alimin adalah dua tokoh nasional yang tidak pernah disebut dalam buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah. Kedua tokoh itu merupakan tokoh komunis yang turut berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia.

Tan Malaka adalah salah satu tokoh komunis Indonesia kawakan yang banyak membangun basis-basis perjuangan rakyat di berbagai belahan dunia. Pada tahun 1921 Tan Malaka menjadi pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI), menggantikan pemimpin sebelumnya, Semaoen. Tan Malaka juga disebut oleh beberapa peneliti sebagai tokoh yang sepadan jika dibandingkan tokoh nasional yang sangat populer, Soekarno. Maka layak, di tahun 1945 Tan Malaka dipersiapkan oleh Soekarno untuk menggantikan kepemimpinannya jika ia mengalami keadaan bahaya sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin ketika itu.

Tan Malaka disebut sebagai “Bapak Repoeblik Indonesia” karena ia telah membuat konsep tentang terbentuknya Negara Republik Indonesia jauh sebelum tokoh-tokoh lainnya, bahkan Soekarno sekalipun. Tan Malaka, seorang pribadi yang ulet, pemikir cerdas dan revolusioner. Namun sayang nyawanya harus berakhir tragis, atas perintah Soekotjo yang ketika itu berpangkat Letnan Dua, dari Divisi Brawijaya, Tan Malaka ditembak mati.

Dalam kegiatan peluncuran buku itu, Poeze bukan hanya menjelaskan isi dari bukunya, ia juga menampilkan beberapa poto yang jarang atau bahkan belum pernah dilihat sebelumnya di buku-buku sejarah seperti poto Sjahrir dan Amir Sjariffudin yang duduk bersebelahan membaca koran, poto Tan Malaka disebelah Soekarno dalam rapat raksasa dan lain-lain. Ia juga sempat memutar beberapa buah lagu perjuangan seperti lagu Indonesia Raya yang diciptakan W.R. Supratman sebelum masa perang dunia kedua dan lagu Darahh Rakyat yang sangat populer dinyanyikan sebagai lagu perjuangan ketika itu.

Sejarah Indonesia, sejak rezim Soeharto berkuasa, diselewengkan sedemikian rupa, sehingga penafsiran terhadap sejarah hanya digunakan untuk kelanggengan kekuasaan rezim. Pantaslah sampai hari ini sebagian besar massa rakyat di Indonesia dijejali oleh kepalsuan-kepalsuan sejarah. Yang diulang terus-menerus selama rezim berkuasa, sehingga kepalsuan itu berubah menjadi “kebenaran”. Bagaimanapun, kebenaran sejati tidak akan pernah mati.

Buku setebal 400 halaman itu menjelaskan bagaimana sepak terjang Tan Malaka dalam berjuang bersama tokoh-tokoh kemerdekaan lainnya dengan sangat rinci dan jelas. Buku itu menjelaskan kehidupan Tan Malaka kurang lebih selama dua tahun. Banyak sejarawan dari dalam maupun luar negeri mengakui Poeze sebagai seorang sejarawan yang sangat detail dalam melakukan sebuah penelitian. Maka tidak heran jika buku hasil penelitiannya dapat dicetak berjilid-jilid banyaknya. Itulah keitimewaan Poeze, kedetailan dari setiap karyanya menunjukkan betapa banyak sumber yang dia dapat. Karyanya memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia.

Peluncuran Buku Harry A. Poeze; Jilid 2: Tan Malaka, Gerakan Kiri Dan Revolusi Indonesia. (Jakarta, 25 Agustus 2009)

2009-08-25T21:48:00.009+07:00

Lokasi dipenuhi oleh undangan yang hadir.

Poeze (tengah) di dampingi oleh sejarawan Indonesia, Prof Dr Taufik Abdullah (kanan) dan seorang moderator yang merupakan wartawan senior (kiri).

Peminta tanda tangan menunjukkan namanya yang ditulis di telapak tangan.

Poeze sedang membubuhkan tanda tangan.

Dengan senang hati Poeze melayani pengunjung yang meminta tanda tangan.

Penulis: Ady Thea
Potografer: Ady Thea

Venezuela Semakin Waspada Terhadap Ancaman Militer AS

2009-08-20T22:14:00.006+07:00

Penulis: Ady Thea

Editor: Ted Sprague

14 Agustus 2009

Belum selesai masalah di Honduras selesai, dimana Presiden Manuel Zelaya yang terpilih secara demokratis dikudeta oleh petinggi-petinggi militer yang pro-kapitalis, kini kaum revolusioner di Amerika Latin digerahkan oleh sikap pemerintahan Kolombia di bawah kepemimpinan Presiden Alvaro Uribe yang menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat (AS). Sebelumnya Uribe telah menuduh pemerintahan Venezuela memasok senjata kepada kelompok gerilyawan di Kolombia, Revolutionary Forces of Colombia (FARC). Pemerintahan Venezuela menanggapi tuduhan Kolombia itu dengan mengatakan bahwa kelompok gerilyawan telah mencuri persenjataan milik Venezuela di pos militer milik Venezuela yang letaknya berbatasan atau berdekatan dengan Kolombia pada tahun 1995, dimana Chavez ketika itu belum menjabat sebagai presiden. Chavez juga mengatakan bahwa badan intelijen AS, Central Intelligence Agency (CIA), bekerjasama dengan pemerintahan Kolombia dengan mendukung pasukan paramiliter masuk secara ilegal ke wilayah Venezuela untuk melakukan skenario pembunuhan dan kudeta. Melihat kondisi pemerintahan Kolombia yang semakin “tidak bersahabat”, pekan lalu pemerintahan Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan Kolombia dan berencana untuk membeli sejumlah peralatan tempur seperti tank dari Rusia untuk merespon kebijakan yang dilakukan oleh AS dan Kolombia.

Karena saat ini Kolombia membolehkan pemerintah AS mengirim ratusan tentaranya untuk menempati basis-basis militer yang ada di Kolombia. Pemerintahan Uribe berdalih bahwa tindakan itu merupakan bentuk kerjasama antara Kolombia – AS untuk memerangi terorisme dan perdagangan narkoba. Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir ini, Kongres AS telah menyetujui bantuan militer sebesar 5,5 milyar Dollar AS untuk Kolombia, kebijakan ini disebut Plan Colombia. Presiden AS, Barack Obama, mengatakan bahwa AS dan Kolombia telah melakukan kerjasama militer dan penempatan pasukan ini merupakan bagian dari kesepakatan itu. Obama juga menjelaskan bahwa ia tidak berkeinginan untuk membangun basis militer AS di Kolombia.

Chavez melihat kebijakan yang diambil oleh AS-Kolombia itu merupakan langkah awal dari peperangan yang akan berkobar di wilayah Amerika Selatan. “Kaum Yankees (AS) tidak menginginkan kita bersatu sebagai sebuah kesatuan regional, mereka tidak ingin adanya persatuan antara Venezuela dan Kolombia”, kata Chavez. Kolombia di bawah kepemimpinan Uribe menjalin hubungan yang sangat mesra dengan AS. Oleh karena itu bantuan ekonomi politik AS terus mengalir ke Kolombia. Hubungan ini dijalin semakin erat karena saat ini AS tidak banyak mendapat simpati dari pemerintahan revolusioner di beberapa negara di wilayah Amerika Latin. Hegemoni AS di Amerika Latin semakin berkurang drastis semenjak bermunculannya kekuatan pemerintahan progresif yang menentang penindasan AS.

Menyangkut persoalan antara pemerintahan Venezuela dan Kolombia, beberapa negara Amerika Latin yang berada di bawah kepemimpinan kaum progresif seperti Chili, Bolivia dan lain-lain merekomendasikan agar Kolombia menjalin kerjasama dengan negara-negara Amerika Latin lainnya untuk mengatasi masalah keamanan di negaranya, terutama tentang perdagangan narkoba dan memerangi terorisme. Hal itu dapat dibicarakan bersama lewat organisasi integrasi politik dan militer UNASUR (Persatuan Negara-negara Amerika Selatan). Langkah ini dinilai tepat karena dapat memperkuat hubungan antar negara di kawasan Amerika Latin. Namun rekomendasi itu tidak diindahkan oleh pemerintahan Uribe.

Negara-negara Amerika Latin saat ini sedang giat untuk melakukan kerjasama di segala bidang baik itu ekonomi, sosial, politik, budaya, militer dan lain-lain. Langkah ini diambil agar negara-negara di Amerika Latin dapat berdiri secara independen, bebas dari aturan-aturan tidak adil dari kaum kapitalis global, sehingga massa rakyat dapat bersatu dalam memperjuangkan kesejahteraan mereka dari cengkraman kuku-kuku kapitalisme. AS semakin gigit jari ketika negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia banyak yang bergabung dalam ALBA (Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika). ALBA merupakan organisasi antar negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia yang menolak konsep perdagangan bebas yang ditawarkan AS beserta sekutunya lewat FTAA (Area Perdagangan Bebas di Amerika). ALBA merupakan organisasi alternatif yang dibentuk dan dipelopori oleh Kuba dan Venezuela. Hingga saat ini jumlah negara anggota ALBA berjumlah 9 negara yaitu Antigua dan Barbuda, Bolivia, Kuba, Dominika, Ekuador, Honduras, Nikaragua, Saint Vincent dan Grenadines, dan Venezuela.

Seperti halnya ALBA, organisasi lainnya yaitu UNASUR, juga dibentuk sebagai sebuah alternatif bagi kerjasama antara negara-negara di kawasan Amerika Latin. Langkah ini penting karena kerjasama yang dilakukan bukan hanya sebatas keuntungan ekonomi semata, namun lebih daripada itu. Kerjasama yang dilakukan didasarkan pada semangat sosialisme, dimana negara-negara yang tergolong miskin akan dibantu semaksimal mungkin agar ia dapat membangun negaranya dengan segenap kekuatan kelas pekerja. Seperti halnya kerjasama yang telah dilakukan oleh Kuba dan Venezuela ketika ALBA pertama kali dibentuk dimana kelas pekerja di Venezuela, lewat pemerintahan Chavez, mengirim kurang lebih 96.000 barrel bahan bakar minyak per-hari untuk massa rakyat Cuba dan sebagai gantinya, kelas pekerja di Kuba, lewat pemerintahan Fidel Castro, mengirimkan kurang lebih 20.000 tenaga-tenaga medis terlatih dan ribuan tenaga pengajar profesional yang ditempatkan di daerah-daerah miskin di Venezuela. Bentuk kerjasama seperti itulah yang tentunya juga dirasakan oleh negara-negara anggota ALBA ataupun UNASUR lainnya.

Namun tampaknya pemerintahan Uribe tidak menginginkan hal itu. Rupanya ia lebih memilih untuk bekerjasama dengan emperium kapitalisme AS dan sekutunya. Bahkan ia telah membuka pintu lebar-lebar agar tentara AS dapat masuk dan menempati basis-basis militer di Kolombia. Chavez menyesali kebijakan yang diambil pemerintahan Uribe. “Saya lebih suka berdiskusi tentang kerjasama dalam pembangunan jalur kereta, pipa minyak, kesehatan, literatur dan pendidikan antara Kolombia dan Venezuela, namun sayang sekali kita mendiskusikan hal yang lain”, kata Chavez.

Referensi:

http://www.venezuelanalysis.com/news/4696
http://www.venezuelanalysis.com/news/4701

Kaum Buruh Revolusioner di Iran dan Venezuela Mengkritik Chavez

2009-06-29T09:33:00.005+07:00

Penulis : Ady Thea

Editor : Ted Sprague

Menyikapi Pemilu Presiden 2009 di Iran, kementrian luar negeri Venezuela menyebutkan “Venezuela menyatakan penentangan terhadap kampanye fitnah yang mengerikan dan tidak berdasar yang berasal dari pihak luar” dan Venezuela juga mengecam intervensi pihak asing untuk menggoyang stabilitas di Iran (Kompas, 18 Juni 2009). Pemilu Presiden 2009 di Iran berakhir dengan kemenangan mutlak Ahmadinejad yang kembali menjabat sebagai Presiden Iran dengan memperoleh 63% suara. Iran digoncang gelombang besar demonstrasi massa rakyat. Mereka menggugat sistem Pemilu Iran yang diindikasikan penuh dengan kecurangan. Kandidat presiden Iran lainnya yaitu Mir Mousavi, yang menempati urutan kedua dengan memperoleh 34% suara, menanggapi kecurangan itu dengan menyerukan kepada seluruh pendukungnya untuk turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi damai. Namun demonstrasi itu dihadapi oleh pemerintah Iran dengan sikap yang represif, penuh kekerasan, yang mengakibatkan sedikitnya puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Pemerintah Iran telah terbiasa melakukan berbagai macam tindak kekerasan terhadap gerakan revolusioner di Iran. Padahal mereka mengklaim sebagai pemerintahan yang Revolusioner, namun pernyataan itu tidak sesuai dengan realitas yang ada di Iran. Bahkan rezim yang berkuasa di Iran saat ini lebih cocok disebut dengan rezim reaksioner. Mereka tidak memberikan ruang terhadap kegiatan-kegiatan revolusioner, mereka menutup seluruh akses demokratik yang harusnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil di Iran. Serikat buruh revolusioner di Iran seperti serikat buruh Vahed, Iran Khodro dan gerakan-gerakan revolusioner lainnya direpresi oleh rezim pemerintah. Dengan cara mengintimidasi, menangkap para pemimpin buruh dan melakukan penyiksaan bahkan tak segan-segan untuk membunuh .

Saat ini Iran bergejolak, massa rakyat menggugat rezim reaksioner di Iran, menuntut pembaharuan dalam Republik Islam Iran, karena tidak ada sistem politik demokratik di Iran. Pemilu Presiden di Iran bukanlah pemilu yang demokratis, karena kandidat-kandidat presiden yang maju dalam Pemilu tidak ditentukan secara demokratik, tapi diseleksi dan ditentukan oleh Majelis Wali (Guardian Council). Dalam teknis pelaksanaan pemilu, para kandidat calon presiden atau kelompoknya tidak diperbolehkan untuk memonitor dan mengawasi jalannya pemilu di lokasi-lokasi pemilihan (TPS) termasuk lembaga-lembaga pemantau pemilu independen lainnya. Sehingga tidak ada transparansi yang jelas mengenai perhitungan perolehan suara. Dan semuanya itu diindikasikan telah dirancang oleh rezim jauh sebelum pemilu dilaksanakan.

Dalam ranah internasional di bawah kepemimpinan Ahmadinejad, Iran terlihat sebagai negara “revolusioner”, ia menentang imperialisme, memusuhi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Untuk mendukung dan memperkuat status quo di Iran, Ahmadinejad melakukan manuver politik luar negeri yang cukup baik sehingga pencitraan massa rakyat Internasional melihat Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad merupakan salah satu negara revolusioner di dunia, apalagi semakin eratnya hubungan antara Iran dengan Venezuela sejak kunjungan Chavez ke Iran di tahun 2004. Hubungan antar kedua negara itu berlanjut ketika Ahmadinejad dan beberapa tokoh politik Iran lainnya melakukan kunjungan balasan ke Venezuela di tahun 2006. Dalam 2 hari kunjungannya ke Venezuela, telah dicapai kesepakatan antara kedua negara untuk melakukan kerjasama ekonomi dan kurang lebih terdapat 20 nota kesepakatan yang ditandatangani kedua belah negara. Bahkan pemerintahan Iran telah berinvestasi jutaan dollar AS di Venezuela.

Namun apakah cukup dengan pencitraan seperti itu, Ahmadinejad beserta seluruh rezim yang berkuasa di Iran dikatakan sebagai para pemimpin revolusioner sejati? Apakah retorika-retorika yang terkesan revolusioner itu juga diterapkan dalam kebijakan politik domestik di Iran? Diberangusnya kekuatan-kekuatan revolusioner serikat-serikat buruh, gerakan mahasiswa dan gerakan progresif lainnya di Iran merupakan cerminan bagaimana pencitraan itu tidak sesuai dengan realitas yang ada di Iran. Rezim Iran tidak mengangkat derajat kaum proletariat, malahan mereka menghancurkan kekuatan revolusioner dengan segenap kekuatan reaksioner. Di satu sisi, pemerintahan Venezuela di bawah kepemimpinan Chavez, mendukung segenap gerakan revolusioner yang ada di Venezuela. Mendukung terbentuknya serikat buruh revolusioner sejati, menyerukan agar buruh mengendalikan pabrik yang ditinggalkan majikannya, membangun basis-basis revolusioner di seluruh penjuru Venezuela, membentuk beraneka ragam program-program sosial yang pro-kaum proletar dan hal-hal revolusioner lainnya. Namun di sisi lain, Iran, di bawah cengkraman rezim yang sekarang berkuasa, kelas buruh mengalami nasib yang sebaliknya, pekerja tidak memiliki hak untuk mendirikan serikat buruh independen, melakukan pemogokan dan melakukan kegiatan-kegiatan revolusioner lainnya. Bahkan setiap demonstrasi dan pemogokan yang dilakukan kaum buruh di Iran untuk menuntut hak-hak mereka seperti kenaikan upah, jaminan kesejahteraan dan lain-lain, seringkali berakhir dengan penangkapan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan.

Dalam konteks politik Internasional, Venezuela mengadakan kerjasama antar negara untuk membangun perekonomian tanpa campur tangan imperialisme AS dan sekutunya, membangun hubungan diplomatik dan kegiatan-kegiatan protokoler lainnya. Diplomasi dan hubungan dagang adalah bagian dari kebijakan luar negeri, bahkan ketika ada revolusi yang sedang terjadi. Apalagi Venezuela sekarang masih membutuhkan teknologi dan industri untuk mengembangkan ekonominya, dan tanpa adanya negara-negara sosialis yang bisa saling membantu (dan kita harus jelas kalau Venezuela pun belumlah menjadi negara sosialis) maka Venezuela harus memberikan konsensi dagang pada negara-negara kapitalis lainnya, termasuk Iran. Bahkan dengan Amerika pun Venezuela masih mempertahankan hubungan dagangnya, yakni masih mensuplai minyak ke Amerika.

Akan tetapi, dalam melakukan diplomasi dan hubungan dagang ini, kita harus mengetahui dan sadar akan karakter sesungguhnya dari rejim-rejim tersebut. Iran bukanlah rejim revolusioner, Iran bukanlah rejim anti-imperialis. Iran adalah rejim reaksioner anti kelas pekerja. Untuk merepresentasikan Iran sebagai rejim progresif, seperti yang Chavez sedang lakukan, adalah sebuah kesalahan besar yang akan membingungkan rakyat Venezuela dan merusak basis dukungan dari kaum buruh dan muda Iran yang merupakan sekutu sejati dari Revolusi Venezuela. Sebagai pendukung Revolusi Venezuela, kita harus mengkritik dengan keras sikap Chavez terhadap Iran ini yang justru akan membahayakan Revolusi Venezuela. Pendukung Revolusi Venezuela bukanlah berarti pengekor Chavez.

Seperti halnya banyak kaum kiri yang kebingungan akan apa yang sebenarnya terjadi di Iran, di mana cukup banyak kaum kiri justru mendukung Ahmadinejad dan mengatakan bahwa Iran adalah rejim progresif anti-imperialis (bahkan ada partai-partai “komunis” yang mendukung rejim Iran sekarang), Chavez juga kebingungan. Ini dikarenakan banyak informasi yang tidak jelas mengenai karakter sesungguhnya dari rejim Iran sekarang ini, yang lahir dari konter-revolusi terhadap Revolusi 1979 yang menumbangkan Shah. Kita harus mengerti jelas karakter rejim Iran dan sejarahnya, kalau tidak kita akan kebingungan (Baca “Revolusi Iran – Sejarah dan Hari Depannya” oleh Dr. Zayar dari Iran)

Chavez sebagai pemimpin dari segenap elemen revolusioner di Venezuela harusnya melakukan langkah-langkah kongkrit untuk membantu memperkuat basis revolusioner di Iran. Membantu kaum proletar di Iran untuk melawan rezim reaksioner. Dalam surat terbuka yang dilayangkan oleh Liga Sosialis Revolusioner Iran kepada Chavez, menyerukan agar Chavez membantu mereka untuk mengangkat isu-isu tentang kekerasan yang dialami serikat buruh revolusioner di Iran.

Dari kubu garis keras yang diwakili oleh Ahmadinejad dan dari kubu reformis yang diwakili oleh Mousavi, merupakan satu kesatuan dari rezim yang saat ini berkuasa. Mousavi, walaupun dia saat ini menjadi tokoh yang populer di tengah-tengah massa rakyat Iran yang kebingungan, namun tetap saja dia bukanlah pemimpin revolusioner sejati yang mampu mengakomodir dan mewujudkan cita-cita elemen progresif revolusioner di Iran. Kaum proletariat Iran harus mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang revolusioner untuk dapat memenangkan gerakan revolusi yang saat ini sedang bergairah di Iran. Karena tanpa kepemimpinan revolusioner sejati yang berpihak kepada kaum proletariat, maka massa rakyat Iran tidak akan meraih kemenangan.

Hidup kaum proletar di Iran...!!!

Quo Vadis 10 tahun Revolusi Venezuela menuju Sosialisme: Kesejahteraan Rakyat Membaik atau Memburuk

2009-06-04T19:06:00.009+07:00

Venezuela termasuk Negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas.Kandungan minyak yang terdapat di daerah Orinoco Basin yang terletak di wilayah Venezuela bagian timur diperkirakan memiliki cadangan sebesar 370 miliar barel dan dinyatakan sebagai cadangan minyak terbesar di dunia. Namun karena ladang minyak itu tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, bahkan banyak perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi disana seperti Exxon Mobil (Perusahaan minyak AS), Chevron (Inggris), Total (Perancis) dan lain-lain. Akibatnya, massa rakyat Venezuela tidak dapat menikmati hasil kekayaan alam yang dikeruk dari bumi Venezuela. Bahkan pada tahun 1989, dimasa kepemimpinan Carlos Andres Perez yang pro-kapitalis, sebanyak 80,42% dari keseluruhan jumlah penduduk Venezuela terjerumus dalam jurang kemiskinan.

Sejak 1999 Hugo Chavez terpilih menjadi presiden Venezuela, ia dipilih secara demokratis melalui pemilu. Mulai saat itulah Venezuela yang sebelumnya berada dalam cengkraman Kapitalisme mulai mengarah menuju sosialisme. Langkah pertama yang diambil Chavez pada saat ia berkuasa adalah membuat konstitusi untuk melindungi hak-hak massa rakyat lewat Dewan Konstituante yang secara resmi dibentuk pada tahun 1999. Dari situ kemudian ia mengubah kebijakan-kebijakan yang selama ini pro-kapitalis menjadi pro-sosialis. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan Chavez untuk menyejahterakan kelas pekerja, ia mengeluarkan dekrit untuk menaikkan upah minimum menjadi 144.000 Bolivar pada tahun 2000. Langkah itu tentu saja memberi angin segar bagi kelas pekerja di Venezuela, karena kesejahteraan mereka kini lebih baik daripada masa sebelumnya. Pada semester kedua di tahun 2000, angka kemiskinan di Venezuela turun menjadi 46,20%.

Untuk meningkatkan gizi anak-anak usia sekolah, pada tahun 1999 pemerintahan Chavez membuat program makanan tambahan bagi anak sekolah yang dinamakan Programa Alimenticio Escolar (PAE). Melalui program itu anak-anak sekolah mendapatkan sarapan, makan siang dan makanan ringan (snack) gratis dari pemerintah. Program ini pada tahun 1999 mampu dinikmati sekitar seperempat juta anak sekolah di Venezuela dan dari tahun-ketahun jumlah itu semakin meningkat.

Melihat kebijakan-kebijakan pemerintahan Chavez yang progresif revolusioner, pihak oposisi (pro-kapitalis) melakukan segala daya upaya untuk menggulingkan pemerintahan demokratis dibawah kepemimpinan Chavez. Puncaknya terjadi pada tahun 2002 dimana pihak oposisi melakukan kudeta, mereka menobatkan pemimpin Fedecamaras (Federasi industri rumah tangga, kecil, menengah dan besar Venezuela), Pedro Carmona, sebagai Presiden Venezuela. Selain itu kelompok oposisi juga menyerang kelompok-kelompok pro-Chavez, bahkan mereka juga menyerang kedutaan besar Kuba di Caracas, ibukota Venezuela.

Disatu sisi kudeta itu dapat dipatahkan oleh massa rakyat, kelompok-kelompok pro-Chavez memainkan peran yang sangat penting untuk membela Chavez. Sehingga terhitung sejak 14 April 2002 Presiden Hugo Chavez dapat kembali menempati posisinya sebagai Presiden Venezuela. Namun disisi lain pihak oposisi masih terus berusaha untuk melemahkan pemerintahan Chavez dengan cara melakukan pemogokkan di perusahaan minyak milik pemerintah yaitu PDVSA. Para pekerja PDVSA yang berasal dari tingkat manajerial menghentikan proses produksi, sehingga jumlah produksi PDVSA berkurang hingga mencapai 1 juta barel/hari. 40 sumur minyak berhenti beroperasi dan minyak menjadi langka di Venezuela. Peristiwa ini memberi pukulan keras terhadap pemerintahan Chavez dan juga massa rakyat.

Dengan berhentinya produksi minyak PDVSA, secara otomatis pemerintah mengalami penurunan pemasukan keuangan negara, selain itu mobil-mobil dan mesin-mesin tidak dapat dioperasikan karena kelangkaan bahan bakar. Namun manuver pihak oposisi itu mampu dipatahkan kembali oleh kekuatan massa rakyat. Sehingga pada 9 Februari 2009 pemerintahan Chavez dapat mengendalikan PDVSA agar kembali berproduksi secara normal. Akibat tindakan yang dilakukan pihak oposisi ini, perekonomian Venezuela menurun dan angka kemiskinan kembali naik pada semester kedua di tahun 2003 menjadi 62,10%. Peristiwa ini semakin menyadarkan massa rakyat bahwa pihak pro-kapitalis akan terus berupaya untuk menggulingkan pemerintahan pro-sosialis dan dengan itu massa rakyat sadar bahwa musuh utama mereka adalah keserakahan Kapitalisme. Massa rakyat menyadari bahwa dalam pemerintahan Chavez masih terdapat birokrat-birokrat yang pro-kapitalis, namun mereka bersembunyi dibalik pemerintahan Chavez yang progresif revolusioner. Dan sampai detik ini pun, Presiden Chavez berupaya semaksimal mungkin untuk membersihkan pemerintahannya dari kelompok-elompok yang pro-kapitalis.

Kapitalisme merangsek ke berbagai lini di Venezuela, terutama ke sektor-sektor penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan massa rakyat, dimana seharusnya dapat dinikmati sebagai kebutuhan dasar dan menjadi hak-hak massa rakyat. Seperti makanan murah dan berkualitas, pelayanan kesehatan, akses pendidikan dan lain sebagainya. Namun sebelum Chavez berkuasa, hak-hak rakyat itu tidak terpenuhi, bahkan cenderung diabaikan. Oleh karena itu dimasa pemerintahan Chavez, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar massa rakyat melalui program-program transisional menuju sosialisme.

Pada tanggal 21 April 2003 pemerintahan Chavez membentuk program kesehatan yang dinamakan Mission Barrio Adentro. Selama ini kesehatan massa rakyat Venezuela diatur oleh pasar, sehingga kapitalisme dibidang kesehatan merajalela. Hanya penduduk dari golongan menengah atas yang mampu menikmati fasilitas kesehatan, sedangkan sebagian massa rakyat Venezuela yang hidup miskin tidak mampu mendapatkan akses kesehatan yang layak. Oleh karena itu, melalui program Mission Barrio Adentro, Presiden Chavez mendobrak keangkuhan kapitalisme agar massa rakyat mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Sektor pendidikan pun tak lepas dari genggaman kapitalisme, oleh karenanya sebelum Chavez berkuasa, pendidikan hanya mampu dinikmati oleh anak-anak orang kaya. Sedangkan sebagian massa rakyat Venezuela tidak mampu mendapatkan akses pendidikan yang bermutu. Jerat kemiskinan menjadi penyebab utama kenapa pendidikan bermutu tidak dapat dinikmati anak-anak usia sekolah kurang mampu. Bahkan mereka harus bekerja untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Untuk mengatasi masalah pendidikan itu, Chavez membuat program melek huruf yang dinamakan Mission Robinson, program itu mulai berjalan di tahun 2003. Alhasil tingkat kemampuan membaca dan menulis massa rakyat Venezuela naik menjadi 93,8% untuk kaum pria dan 93,1% untuk kaum wanita. Dan saat ini pemerintah Venezuela membebaskan biaya pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai Universitas bagi massa rakyat miskin.

Untuk menjamin kesediaan pangan bagi kaum miskin. Mulai tahun 2003 pemerintahan Chavez memulai program Mercal yang ditujukan untuk menyediakan bahan-bahan makanan yang murah dan berkualitas bagi massa rakyat. Pemerintah menunjuk toko-toko sembako tertentu yang tersebar diseluruh penjuru Venezuela, terutama di daerah yang miskin sebagai agen untuk mendistribusikan bahan-bahan makanan itu. Pada tahun 2003, bahan-bahan makanan yang sudah terjual melalui toko-toko itu mencapai 45.662 metrik ton dan jumlah itu semakin meningkat menjadi 1,25 juta metrik ton di tahun 2008.

Masih banyak lagi kebijakan-kebijakan sosialis yang memberikan pengaruh langsung bagi kesejahteraan massa rakyat di Venezuela seperti pembangunan rumah untuk kaum miskin, menaikkan gaji guru hingga 30% dan lain-lain. Beberapa kebijakan yang telah ditulis diatas merupakan contoh dari perubahan nyata selama revolusi terjadi, sehingga massa rakyat secara langsung dapat menikmati hasilnya. Jika dilihat dari angka kemiskinan yang ada di Venezuela, selama masa pemerintahan Chavez kesejahteraan massa rakyat Venezuela semakin membaik. Sejak kebijakan transisional menuju sosialisme dilaksanakan oleh pemerintahan Chavez, angka kemiskinan di Venezuela semakin menurun, bahkan pada semester kedua di tahun 2008 angka kemiskinan di Venezuela turun menjadi 31,50%.

Nasionalisasi pabrik dibawah kontrol buruh merupakan kata kunci terwujudnya kemajuan-kemajuan progresif di Venezuela. Nasionalisasi harus dilakukan di sektor-sektor industri penting untuk membiayai program-program sosialis di Venezuela. Seperti perusahaan minyak PDVSA, perusahaan besi baja SIDOR, beberapa perusahaan semen milik asing yang beroperasi di Venezuela dan lain-lain. Setelah dinasionalisasi, kemudian perusahaan-perusahaan itu sepenuhnya dikelola oleh buruh dan pemerintah. Dari situlah kedaulatan massa rakyat dijunjung tinggi, mereka merencanakan, mengelola dan menjalankan pembangunan massa rakyat tanpa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan imperialis.

Partisipasi seluruh massa rakyat Venezuela merupakan tulang punggung bagi revolusi sosialis di Venezuela. Karena tanpa partisipasi aktif dari massa rakyat, revolusi sosialisme akan menuju kegagalan. Perkembangan progresif revolusioner yang ada di Venezuela merupakan buah manis dari pohon revolusi yang ditanam oleh kelas pekerja di Venezuela. Mereka tidak henti-hentinya berorganisasi, merapatkan barisan, mengasah kesadaran kelas sampai akhirnya mampu membawa Venezuela bergerak menuju sosialisme. Selain itu sosok Hugo Chavez yang kharismatik dan revolusioner mampu tampil memimpin jalannya revolusi. Sinergisitas ini menjadi sebuah energi revolusioner yang sangat dahsyat untuk memutuskan belenggu rantai besi kapitalisme di Venezuela.

Namun bukan berarti saat ini massa rakyat telah meraih kemenangan, bukan berarti sekarang Venezuela telah menjadi Negara sosialis atau Negara kelas pekerja sejati. Masih banyak sektor yang harus dibenahi dan diperkuat untuk membangun sebuah Negara sosialis di Venezuela. Dan dari kesemuanya itu yang perlu diingat adalah Venezuela saat ini telah berjalan menuju sosialisme. Konsep internasionalisme akan mewujudkan dan memperkuat basis sosialisme di Venezuela. Dan mulai saat ini di kawasan Amerika Latin bukan hanya Kuba yang menjadi kobaran api revolusioner, namun kobaran api itu telah menyambar ke Venezuela, Bolivia, Ekuador, Nikaragua dan lainnya. Kobaran api revolusioner itulah yang nantinya akan menerangi dunia, menghanguskan keangkuhan kapitalisme, melelehkan kebrutalan imperialisme dan membuat neoliberalisme menjadi abu.

Jakarta, 3 Juni 2009,
Ady Thea

Referensi:
• http://www.antara.co.id/view/?i=1178088506&c=EKB&s=, diakses pada tanggal 3 Juni 2009
• http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Venezuela, diakses pada tanggal 3 Juni 2009
• Mark Weisbrot, Rebecca Ray dan Luis Sandoval, “The Chavez Administration at 10 Years: The Economy and Social Indicators”. Makalah CEPR. (Washington DC, Februari 2009)

Menuju Pilpres 2009: Berebut Simpati Massa Rakyat

2009-05-26T11:10:00.006+07:00

Pada 1 Mei kemarin, kaum buruh seluruh dunia, termasuk Indonesia, merayakan dengan penuh suka cita hari buruh atau yang dikenal dengan Mayday. Dalam aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh jutaan kaum buruh di seluruh penjuru nusantara, mereka mengeluarkan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah dan elit politik. Dan menuntut agar buruh mendapatkan upah layak, menolak PHK, menghapuskan lembaga outsourching dan lain-lain. Lalu apakah jeritan kaum buruh itu didengar oleh para penguasa negeri ini?.

Oh sayang sekali…ternyata jauh panggang dari api…!. Para elit politik dan aktivis-aktivis partai politik sibuk dengan perolehan suara Pemilu legislatif, melakukan kalkulasi politik untuk Pemilu presiden, melakukan deklarasi politik, lobi-lobi antar elit politik, mencari dukungan dana dari para pengusaha dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu dilakukan hanya untuk kepentingan partai dan kelompoknya. Tuntutan buruh yang disuarakan pada peringatan Mayday hanya menjadi angin lalu bagi mereka. Dan hingga saat ini, belum ada satupun bakal calon capres – cawapres, yang berkomitmen untuk memperjuangkan nasib kaum buruh.

Mereka yang bertarung dalam merebut kursi kekuasaan, tidak secara serius memperjuangkan nasib massa rakyat agar terbebas dari belenggu rantai besi kemiskinan, kesengsaraan dan penindasan. Yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana caranya agar mereka dapat mendulang suara sebanyak mungkin sehingga dapat memenangkan Pemilu. Para elit politik itu lebih senang berkompetisi, memainkan sandiwara-sandiwara politik untuk meraih simpati massa rakyat. Puluhan juta hingga milyaran rupiah telah mereka habiskan hanya untuk suksesi dirinya berebut kekuasaan.

Berbagai macam manuver politik yang dilakukan para elit politik untuk meraih simpati massa rakyat sering terlihat dan terdengar pada masa Pemilu seperti sekarang ini. Propaganda, klaim, permainan isu, pencitraan para elit politik yang bertarung dalam Pemilu 2009 dilakukan sekreatif dan sevulgar mungkin. Hal ini dilakukan agar massa rakyat melihat sosok calon yang dijagokan seperti satria piningit, ratu adil, dan pemimpin yang berpihak pada massa rakyat.
Seperti dalam prosesi deklarasi para bakal calon capres – cawapres yang telah dilakukan pada bulan ini. Deklarasi JK – Wiranto berlangsung di Tugu Proklamasi dan dihadiri oleh ribuan massa pendukungnya. Lokasi itu dipilih agar menimbulkan kesan bahwa mereka memiliki semangat perjuangan seperti Soekarno – Hatta yang membela massa rakyat. Tim sukses JK – Wiranto menyebutkan bahwa prosesi deklarasi itu telah menghabiskan dana sebanyak 20 juta rupiah (Senin, 25/05/2009, http://pemilu.detiknews.com). Deklarasi pasangan SBY – Boediono, bertempat di Kompleks kampus ITB, Bandung. Prosesi itu dirancang dengan penuh kemewahan dan ditaksir menghabiskan dana lebih dari 1 miliar rupiah (Senin, 25/05/2009, http://pemilu.detiknews.com). Sedangkan deklarasi pasangan Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto, berlokasi di TPA Bantar Gebang, Bekasi. Dimana lokasi itu adalah tempat pembuangan sampah yang kumuh, namun demi meraih kursi kekuasaan, mereka rela untuk berada di tempat kotor itu. Langkah ini dilakukan untuk mencitrakan bahwa pasangan ini berpihak kepada rakyat miskin. Dana yang dihabiskan untuk prosesi deklarasi ini mencapai lebih dari 500 juta rupiah (Senin, 25/05/2009, http://pemilu.detiknews.com).

Para politisi itu berlomba agar mereka meraih dukungan massa rakyat Indonesia. Namun kepalsuan itu akan segera terjawab ketika mereka sudah meraih kursi kekuasaan, dengan cepat mereka akan lupa terhadap janji-janji yang mereka keluarkan ketika Pemilu. Paska kegagalan reformasi 1998, sejarah membuktikan bahwa dalam Pemilu, massa rakyat menjadi komoditas bagi para elit politik untuk mendulang suara. Di tengah puluhan juta massa rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, mereka menghamburkan uang demi meraih kursi kekuasaan. Mereka tidak menyadari bahwa tiap lembaran uang yang mereka keluarkan, akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk membantu para nelayan yang tidak dapat melaut karena tidak mempunyai uang untuk membeli bahan bakar, buruh tani yang membutuhkan dana untuk membeli pupuk, pedagang kecil yang membutuhkan modal dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru untuk jutaan penganggur di negeri ini.

Jakarta, 25 Mei 2009
Ady Thea

Mayday 2009 (poto)

2009-05-02T09:13:00.029+07:00

Long march dimulai dari Bundaran HI

Massa buruh Hotel Grand Indonesia ikut bergabung

"Burger King" ditengah aksi massa

Regu bersenjata siap membubarkan massa aksi

Negosiasi

Tak gentar walau kawat duri menghadang

Barisan massa buruh wanita dan polwan saling berhadapan

Tetap ceria walau dihadang aparat

KSBSI: Inilah tuntutan kami...!

Massa buruh vs aparat: Aksi saling dorong

Gas air mata siap ditembakkan

Korban dari pihak kepolisian: Langsung ditangani tim dokter

Korban dari pihak buruh: Dirawat dengan semangat perjuangan dan solidaritas

Pasukan lapis kedua dilengkapi tameng besi

Senjata andalan polisi untuk membubarkan massa, water canon.

Bunda...kita harus menang...!!!

Mayday 2009

2009-05-02T07:52:00.010+07:00

Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam berbagai macam serikat buruh, pada 1 Mei 2009 memperingati hari buruh sedunia (mayday) didepan kawasan Istana Negara, diujung jalan Merdeka Barat. Sebelumnya mereka berjalan dari Bundaran HI menuju Istana Negara.

Ketika mereka sampai diujung jalan Merdeka Barat. Aparat Keamanan telah siap menghadang massa aksi. Aparat keamanan dari Polda Metro Jaya tidak memperbolehkan massa buruh untuk mendekat tepat didepan Istana Negara. Mereka menghalangi buruh dengan membentuk dua lapis pagar betis, kawat berduri, pasukan bersenjata gas air mata dan dua buah mobil water canon. Melihat hadangan aparat, beberapa orang negosiator dari buruh bernegosiasi dengan pemimpin aparat keamanan dilapangan agar massa aksi diperbolehkan untuk maju tepat di sebrang Istana Negara, di jalan Medan Merdeka Utara. Negosiasi antara kedua belah pihak sangat alot.

Dengan yel-yel yang diiringi sejumlah alat musik, massa aksi membakar semangat. Beberapa perwakilan dari serikat buruh yang tergabung dalam ABM (Aliansi Buruh Menggugat) berorasi menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka terhadap pemerintah. Antara lain Menolak sistem kerja kontrak, dihapuskannya outsourcing, menolak upah murah, menuntut agar dibentuk Upah Layak Nasional [ULN] dan lain-lain.

Karena tidak diperbolehkan untuk lebih mendekat ke Istana Negara, Sekitar pukul 17.00 WIB massa aksi mencoba untuk mendorong pagar betis aparat keamanan. Peristiwa itu membuat situasi menjadi sedikit ricuh. Dalam kejadian itu satu orang polwan dan satu orang buruh jatuh pingsan.
Karena jumlah aparat keamanan yang kalah banyak dengan massa aksi, mobil water canon dipersiapkan tepat dibelakang pagar betis lapisan pertama.

Menjelang magrib demonstrasi berakhir dengan menyanyikan lagu wajib bagi kelas pekerja seluruh dunia yaitu Internationale.

Penulis :Ady Thea
Potografer :Ady Thea

Megawati Soekarnoputri Sekeluarga Menyontreng Caleg

2009-04-09T15:25:00.015+07:00

Menunggu Dipanggil

Membuka Kertas Suara

Mendapat Pengawalan Ketat

Dibantu Petugas TPS

Selesai Menyontreng

Potografer: Ady Thea

Megawati Soekarnoputri Menyontreng Di Depan Rumah

2009-04-09T12:51:00.018+07:00

Sekitar pkl.11.00 WIB hari ini mantan presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri bersama keluarganya menunaikan hak pilihnya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 037, kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lokasi TPS berada tepat di depan kediaman Megawati Soekarnoputri dan sejak pagi hari sekitar area TPS sudah dipenuhi oleh puluhan orang wartawan dan potografer. Bahkan warga sekitar tak mau ketinggalan untuk menyaksikan prosesi tersebut.

Megawati beserta keluarga langsung menuju tempat pendaftaran, kemudian duduk ditempat yang telah disediakan dan menunggu dipanggil sesuai dengan nomor urut antrian. Secara berurutan mereka dipanggil (Ketua Panitia Pemungutan Suara) KPPS untuk mengambil surat suara yang akan dicontreng. Seperti umumnya para pemilih pada Pemilu 2009 ini, Megawati agak sedikit kesulitan membuka dan melipat kembali surat suara yang berukuran lebar mirip lembaran koran.

Dengan senyuman ramah, Megawati menunjukan surat suara yang telah dilipat kepada para wartawan untuk diabadikan. Lalu memasukan surat-surat suara tersebut ke kotak suara tanpa hambatan. Setelah mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda telah memilih. Megawati beserta keluarga langsung bergegas kembali menuju rumah dengan kawalan ketat aparat keamanan. Megawati terus melangkah menuju ke dalam rumah tanpa berbicara. Namun suaminya, Taufik Kiemas selaku Ketua Dewan Pembina PDIP yang dilontari pertanyaan oleh wartawan tentang kekalahan PDIP pada Pemilu 2004, ia mengatakan bahwa PDIP ketika itu sedang "mabok" dan untuk Pemilu 2009 ia yakin posisi PDIP akan lebih baik daripada Pemilu 2004.

Penulis: Ady Thea
Potografer: Ady Thea

kota tua di jakarta (episode 1)

2009-03-31T14:47:00.001+07:00

Potografer: Ady Thea

sunda kelapa

2009-03-31T12:20:00.003+07:00

SUNDA KELAPA merupakan pelabuhan tertua di Indonesia. Menurut sejarah, Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Pajajaran selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tanara dan Cimanuk. Jadi pelabuhan ini telah dipakai sejak jaman Hindu.
Menurut prasasti atau batu tertulis yang kini masih terdapat di Kelurahan Batutulis Kota Madia Bogor sebagai bukti tertua kerajaan itu, kerajaan yang berpusat di Paja-jaran itu mulai didirikan pada tahun 1133. Menurut berita-berita Portugis yang berasal dari awal abad ke-16, dapat diperkirakan kerajaan itu telah ada kurang lebih empat abad.
Tome Pires, orang Portugis yang mengunjungi pela-buhan-pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa antara tahun 1512 dan 1515, menggambarkan bahwa pelabuhan ini ramai disinggahi pedagang-pedagang dan pelaut dari luar seperti dari Sumatra, Malaka, Sulawesi Selatan, Jawa dan Madura. Menurut laporan tersebut, di Sunda Kelapa banyak diperdagangkan lada, beras, asam, hewan potong, emas, sayuran serta buahbuahan.
Malaka direbut Portugis pada tahun 1511. Kemudian pada tahun 1522, Gubernur d’Albuquerque yang berke-dudukan di Malaka mengutus Henrique Leme untak mengadakan hubungan persahabatan dengan Pajajaran, guna mendapatkan izin mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Maksud Portugis itu mendapat sambutan baik dari Kerajaan Pajajaran, karena kecuali alasan perdagangan, Raja Paja-jaran juga mengharapkan bantuan Portugis untuk melawan orang-orang muslim yang makin banyak jumiahnya di Banten dan Cirebon. Sementara itu Kerajaan Demak sudah menjadi pusat kekuatan politik Islam.
Pada tanggal 21 Agustus 1522 dibuatlah suatu per-janjian yang menyebutkan bahwa orang Portugis akan membuat benteng di Sunda Kelapa, sedangkan Sunda Kelapa akan menerima barang-barang yang diperlukan. Raja Pajajaran akan memberikan kepada pihak Portugis 1.000 keranjang lada sebagai tanda persahabatan. Sebuah batu peringatan atau padrau (baca Padrong) dibuat untuk memperingati peristiwa itu. Padrau itu ditemukan ketika pada tahun 1918 orang mulai mendirikan sebuah gudang di sudut Prinsen Straat dan Groene Straat di Jakarta Kota, dan kini disimpan di Museum Pusat. Jalan-jalan itu sekarang bernama Jalan Cengkeh dan Jalan Nelayan Timur.
Kerajaan Demak menganggap perjanjian persahabatan Pajajaran-Portugis tersebut suatu ancaman baginya. Maka pada tanggal 22 Juni 1527, pasukan gabungan Demak-Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah (Faletehan) merebut Sunda Kelapa. Tanggal 22 Juni inilah yang hingga kini selalu dirayakan sebagai hari jadi kota Jakarta. Sejak itu nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan atau kota kejayaan.
Dalam perkembangan berikutnya, pada tanggal 30 Mei 1619, Jayakarta direbut Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen yang sekaligus memusnahkannya. Di atas puing-puing Jayakarta ini Coen mendirikan sebuah kota baru, yang oleh Coen hendak diberi nama Nieuw Horn atau Horn Baru sesuai nama kota kelahirannya di Belanda, tetapi akhirnya dipilih nama Batavia.

Menurut catatan sejarah, pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1610 dibangun dengan kanal sepanjang 810 meter. Pada tahun 1817, pemerintah Belanda memperbesarnya menjadi 1.825 meter. Setelah jaman kemerdekaan, dilakukan rehabilitasi sehingga pelabuhan ini memiliki kanal sepanjang 3.250 meter yang dapat menampung 70 perahu layar dengan sistem susun sirih.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.D.IV.a.4/3/74 tanggal 6 Maret 1974, nama Sunda Kelapa dipakai lagi. Pelabuhan ini juga biasa disebut Pasar Ikan karena di situ terdapat pasar ikan yang besar. Saat ini pelabuhan Sunda Kelapa memiliki luas daratan 760 hektar serta luas perairan kolam 16.470 hektar, terdiri atas dua pelabuhan utama dan pelabuhan Kalibaru. Pelabuhan uta-ma memiliki panjang area 3.250 meter dan luas kolam lebih kurang 1.200 meter yang mampu menampung 70 perahu layar motor. Pelabuhan Kalibaru panjangnya 750 meter lebih dengan luas daratan 343.399 meter persegi, luas kolam 42.128,74 meter persegi, dan mampu menampung se-kitar 65 kapal antarpulau dan memiliki lapangan penumpukan barang seluas 31.131 meter persegi.
Dari segi ekonomi, pelabuhan ini sangat strategis ka-rena berdekatan dengan pusat-pusat perdagangan di Jakarta seperti Glodok, Pasar Pagi, Mangga Dua, dll. Sebagai pela-buhan antarpulau Sunda Kelapa ramai dikunjungi kapal-kapal berukuran 175 BRT. Barangbarang yang diangkut di pelabuhan ini selain barang kelontong adalah sembilan bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, gula, garam, sabun, minyak tanah, ikan asin, ikan segar, tekstil serta batik. Untuk pembangunan di luar Pulau Jawa, dari Sunda Kelapa juga diangkut bahan bangunan seperti besi beton dan lain-lain. Pelabuhan ini juga merupakan pela-buhan tujuan pembongkaran bahan bangunan dari luar Jawa seperti kayu gergajian, rotan, kaolin, kopra, dan sebagainya. Bongkar muat barang di pekabuhan ini masih menggunakan cara tradisional. Di pelabuhan ini juga terse-dia fasilitas gudang penimbunan, baik gudang biasa mau-pun gudang api.
Dari segi sejarah, pelabuhan ini pun merupakan salah satu tujuan wisata bagi DKI. Tidak jauh dari pelabuhan ini terdapat Museum Bahari yang menampilkan dunia kemaritiman Indonesia masa silam serta peninggalan sejarah kolonial Belanda masa lalu.
Kondisi pelabuhan Sunda Kelapa saat ini membutuhkan perhatian serius dari pihak yang terkait. Kondisi jalan yang rusak dan sering digenangi air merupakan pemandangan yang sering dijumpai dikawasan ini. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan saksi bisu dan cerminan kehebatan kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam membangun basis perekonomian dan menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Khususnya bangsa-bangsa yang sudah memiliki peradaban maju seperti kerajaan Belanda dan Portugis di Eropa.

(Petugas pelabuhan sedang mencatat kapal-kapal yang berlabuh)

Penulis: Thomas B. Ataladjar, Sudiyono dan Ady Thea
Potografer: Ady Thea

Focus 2009 - stand tronic

2009-03-31T06:57:00.000+07:00

Potografer: Ady Thea